Diikuti Belasan Media Massa di Kupang, Jurnalis Dilatih Investigasi Anggaran

KUPANG, Timex – Dibutuhkan kepekaan jurnalis untuk mengungkap kasus korupsi yang kian marak terjadi. Oleh karena itu, jurnalis harus dibekali keterampilan investigasi. Hal ini dikatakan Dandhy Dwi Laksono dari Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), pada acara Pelatihan Jurnalisme Investigasi Anggaran dengan tema ‘Meningkatkan pemahaman dan Keterampilan Jurnalis dalam Peliputan Anggaran”, yang berlangsung di Kupang, Jumat (11/11) hingga Sabtu (12/11).

Dalam materi yang diselingi video tentang investigasi para wartawan senior itu, Dandhy mengatakan, dalam membuat laporan investigasi terhadap suatu kejadian atau kasus yang terjadi diperlukan ketekunan dan kejujuran dari seorang junarlis. Pasalnya, laporan investigasi akan dinformasikan kepada publik melalui media dengan fakta yang sebenarnya. “Untuk itu, kejujuran menjadi kunci dalam melakukan suatu investigasi,” kata Dandhy.

Menurut Dandhy, laporan investigasi yang disampaikan oleh seorang jurnalis harus jujur dan disertai bukti serta fakta. Dengan demikian, maka publik akan mengatui secara jelas kasus-kasus yang terjadi. “Dengan laporan investigasi yang dipublikasi secara jujur, maka publik bisa mengetahui siapa yang bersalah dan bertanggungjawab terhadap kasus tersebut,” kata Dandhy.

Wartawan senior beberapa media besar di Jakarta itu, mengatakan, dalam melakukan investigasi, seorang reporter sering dihadapkan pada masalah keterbatasan waktu, dana, sumber info, keraguan editor, tantangan dari perusahaan tempat bekerja, dan ancaman keselamatan.

Investigasi merupakan peliputan yang sangat spesifik, sehingga kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan pun harus sepesifik. Termasuk dalam penyajian laporan hasil investigasi, perlu dilakukan secara profesional, jujur dan sistematis. “Kalau disampaikan secara jujur dan profesional, maka itulah penghargaan paling tinggi untuk kita,” ujarnya.

Sementara itu, pemateri lainnya, Edy Barlianto mengatakan, dalam membuat laporan investigasi. seorang junarlis harus fokus pada masalah yang menjadi target untuk diinvestigasi, misalnya korupsi atau penyelewengan anggaran di pemerintahan atau DPRD. Wartawan pun dituntut punya kemampuan untuk mendapatkan data dan dokumen-dokumen penting dan rahasis sekalipun untuk melengkapi laporan investigasinya.

Menurut Edy, banyak hal di daerah yang perlu diinvestigasi. Mulai dari perencanaan anggaran di tubuh pemerintah hingga DPRD, bahkan sampai pelaksanaan di lapangan. Untuk itu, wartawan daerah pun dituntut untuk lebih giat melakukan investigasi untuk mengungkap kasus-kasus di daerah. “Walaupun banyak tantangannya, tapi investigasi itu menarik dan sangat dibutuhkan publik,” kata Edy.

Wartawan senior Harian Bisnis Indonesia itu, mengatakan, yang paling penting dalam jurnalisme investigasi adalah bekerja dengan hati, bukan karena kepentingan redaksional atau perusahaan, apalagi ada tendensi tertentu dari orang atau kelompok tertentu. “Kalau itu dari hati kita, maka ada semangat untuk melakukan investigasi dan pasti berhasil,” tandasnya.

Pelatihan jurnalisme investigasi ini berlangsung dua hari di Hotel GreeNia Kupang diikuti belasan media cetak dan elektronik Kota Kupang. Pelatihan tersebut disponsori oleh LSM Bengkel Appek Kupang, LSPP, USAID dan lembaga kemitraan. (sam)

Link berita Timor Express

KUPANG, Timex – Dalam APBD Kota Kupang terbaca mayoritas anggaran bersumber dari pemerintah pusat. Sementara pendapatan asli daerah (PAD) hanya sebesar 9,9 persen. Sudah begitu, anggaran belanja pegawai mencapai 63,86 persen.

Hal ini mengemuka saat kegiatan pelatihan ‘Jurnalisme Anggaran’ yang berlangsung di Hotel Ima, Kamis (26/5) dan Jumat (27/5) yang diikuti puluhan wartawan dari berbagai media di Kota Kupang. Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari LSM, Vinsen Bureni (Bengkel Appek Kupang), Uchok Sky Khadafi (FITRA Jakarta) dan Edy Barlianto (wartawan Harian Bisnis Indonesia). Pelatihan ini atas kerjasama USAid, Kemitraan, LSPP dan Bengkel Appek Kupang.

Dalam penjelasannya tentang ‘Potret Anggaran di Kota Kupang,’ Vinsen Bureni mengatakan, total APBD Kota Kupang sebesar Rp 535.107.999.884. Dari jumlah itu, PAD Kota Kupang hanya sebesar Rp 53.000.000.000 atau 9,90 persen saja. “Dari rasio itu, maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat sebesar 90,10 persen,” kata Vinsen.

Dia juga merinci bahwa masalah yang dihadapi dalam penganggaran selain ketergantungan terhadap pemerintah pusat, juga masih rendahnya keberpihakan anggaran kepada masyarakat. Ini dibuktikan dengan masih tingginya anggaran belanja pegawai. “Untuk belanja publik hanya 36,14 persen. Itupun sudah termasuk belanja DPRD,” sebutnya.

Masalah selanjutnya adalah komitmen politik anggaran berbasis aspirasi warga melalui Musrenbang masih rendah. Perencanaan anggaran masih berpihak pada kebutuhan dinas-dinas dibanding hasil aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui proses Musrenbang. Selain itu, cenderung masih adanya pemborosan anggaran yang dilakukan pemerintah. “Contoh kasus pembangunan rumah jabatan walikota yang sampai saat ini tidak dimanfaatkan sehingga mubazir,” kata Vinsen.

Hal ini pun berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang terus menurun. Dicontohkan, pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi mencapai sembilan persen. Sementara pertumbuhan ekonomi tahun 2009 turun menjadi 6,13 persen. “Ini artinya bahwa pembangunan di Kota Kupang kurang memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi,” urai Vinsen.

Pada kesempatan itu, para peserta pelatihan tersebut, juga melakukan analisis terhadap APBD Kota Kupang tahun anggaran 2011. Dari analisis tersebut, terungkap bahwa sebagian besar PAD Kota Kupang justru disumbang oleh masyarakat, bukan karena kinerja pemerintah.

Disebutkan, PAD Kota Kupang tahun 2011 hanya 9,9 persen dari total APBD sebesar Rp 535.107.999.884. Dari 9,9 persen total PAD tersebut, sebanyak 34,41 persen atau Rp 18.242169.000 bersumber dari pajak daerah, dan 25,9 persen atau Rp 13.771.031.000 bersumber dari retribusi. Dengan demikian, sebanyak 60,31 persen PAD disumbang oleh masyarakat.

Sumber PAD lainnya adalah pengelolaan kekayaan daerah sebesar 14,02 persen atau Rp 7.431.800.000 dan pendapatan daerah lain yang sah sebesar 25,57 persen atau Rp 13.555.000.000. Sementara itu, pengelolaan kekayaan daerah yang mestinya dioptimalkan pemerintah, hanya mampu menyumbang 14,02 persen ke PAD.

Dibandingkan PAD yang dicapai pada 2010 sebesar Rp 41.616.836.469, maka pada 2011 terjadi kenaikan sebesar 21,47 persen atau Rp 11.383.163.531.

Namun kenaikan tersebut dinilai tidak sebanding dengan jumlah objek pajak yang ada di Kota Kupang. Jumlah hotel yang ada di Kota Kupang saat ini diperkirakan berjumlah 46 unit untuk kelas melati dan berbintang. Jumlah ini belum termasuk restoran dan rumah makan serta usaha kecil menengah lainnya.

Terkait ini, wartawan Harian Bisnis Indonesia, Edy Barlianto meminta para wartawan agar lebih peka menulis soal anggaran. Pasalnya, dalam menetapkan anggaran, ada dua sisi yang menjadi titik pangkal pertimbangan pihak eksekutif dan legislatif yaitu bermuatan politik dan ekonomi. “Kalau anggaran itu bermuatan politik, sudah pasti tidak akan tercapai tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat,” katanya.

Dikatakan, sebuah APBD pasti akan disusun dengan baik. Bahkan, nyaris tak akan ada selisih satu angka pun. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan justeru menyimpang dari yang sebenarnya. (sam)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: