Media Di Indonesia Masih Asyik di Hilir

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Media pemberitaan di Indonesia sebahagian saat ini masih terfokus pada pemberitaan korupsi dan mark up anggaran yang bagian dari persoalan di hilir. Diharapkan media bisa mengambil peran pengawasan dengan lebih mengedepankan persoalan di hulu seperti proses perencanaan dan penyusunan anggaran.

Mantan Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Hanif Suranto mengatakan persoalan korupsi dan mark up anggaran tidak terjadi secara tiba-tiba. Karena keduanya merupakan persoalan yang ada di hilir dan punya proses perencanaan yang dari awal berlangsung dan memberikan ruang untuk melakukan penyimpangan.

“Media masih fokus ke soal korupsi dan mark up. Padahal merupakan persoalan di hilir,” kata Hanif saat memberikan materi dalam training Jurnalisme Anggaran dengan tema Meningkatkan Pemahman dan Ketrampilan dalam Peliputan Anggaran, yang diadakan LSPP dan Forum Indonesia untuk Transfaransi Anggaran (FITRA) Sumut di Hotel Asean Medan, Senin (23/5).

Media menurutnya punya peran untuk membuka akses bagi publik dalam mengawal perencanaan anggaran di saat partisipasi masyarakat yang sering tidak dilibatkan. Jadi tidak hanya cenderung reaktif dan fokus pada event atau kasus yang sedang terjadi tapi lebih mendalam ke persoalan isu dan proses persoalan bermula.

Dengan memberikan penekanan pada isu yang bertitik pandang dengan cara bertanggung jawab, media seharusnya tidak hanya sebagai penyedia informasii tapi juga memainkan peran penting dalam dialog publik. Secara spesifik meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat melalui pelaporan mendalam. Investigative untuk perubahan sosial.

“Bagaimana utang rakyat dibelanjakan, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana orang untuk dicegah dan bagaimana informasi itu dibagikan dan disembunyikan,” katanya.

Hal senada juga dikatakan pemateri lainnya Edy Berlianto salah seorang wartawan senior media nasional mengatakan wartawan punya strategis karena punya akses untuk terus menempel dan mengawal proses anggaran mulai dari perencanaan, penyusunan hingga realisasinya. Itulah yang membedakannya dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga pengawas lainnya.

“Mereka (BPK, KPK dan lembaga pengawas lainnya) hanya bisa melakukan pengawasan di hilir saat anggaran itu dipakai. Beda dengan kita (wartawan) yang punya fungsi melekat sejak anggaran mulai direncanakan dan disusun,” kata Edy.

Untuk itu wartawan menurutnya lebih tepat untuk memainkan peran bagaimana anggaran agar tidak dikorupsi. Artinya memberikan peringatan dini bagi eksekutif, legislatif dan pengguna anggaran untuk tidak melakukan penyimpangan.

“Kasarnya disebut watch dog (anjing penjaga) atau intel-nya masyarakat. Kita bisa teriak dulu sebelum korupsi terjadi,” ujarnya. Dalam kesempatan itu Berlianto juga memberikan pelatihan bagaimana menilai suatu anggaran pendapatan di mark down (penyusutan) jauh sebelum ditetapkan.

Dengan cara mengurai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggap sangat rendah dari nilai penghasilan yang seharusnya bisa didapatkan. “Eksekutif sudah tahu kalau PAD bisa jauh melebihi target karena nilai target yang ditetapkan rendah. Itu bisa dilihat jika kita urai penghasilan salah satu sumber PAD dengan perkiraan penghasilan kotor per bulan atau perharinya,” katanya. (afr/www.tribun-medan.cm)

Penulis : Adol Frian Rumaijuk, Editor : Yoenus, Sumber : Tribun Medan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: